PADANG, SUMBAR | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali melakukan perombakan besar di jajaran pejabat eselon II. Sebanyak 14 pejabat tinggi pratama resmi dilantik oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, di Auditorium Gubernuran, Padang, Rabu (8/2/2023) sore.
Dalam prosesi yang berlangsung khidmat itu, perhatian publik tertuju pada sosok Dr. Era Sukma Munaf, ST, MM yang kini dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar. Era sebelumnya dikenal sebagai Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar.
Figur Teknis yang Masuk ke Garda Terdepan Kebencanaan
Pengangkatan Era Sukma Munaf bukan tanpa alasan. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia. Gempa bumi, tsunami, banjir bandang, tanah longsor hingga abrasi pantai menjadi ancaman nyata bagi masyarakat di daerah ini.
Dengan latar belakang teknis dan pengalaman panjang di bidang infrastruktur, Era dinilai mampu menghadirkan perspektif baru dalam penanganan bencana. Mahyeldi menyebut, kehadiran Era di BPBD diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah.
“Penanganan bencana membutuhkan kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang solid, dan kemampuan teknis yang matang. Saya yakin Dr. Era Sukma Munaf bisa menjawab tantangan itu, apalagi Sumbar adalah daerah rawan bencana yang butuh perhatian khusus,” tegas Mahyeldi.
Perombakan Besar di Tubuh Pemprov Sumbar
Selain Era, ada 13 pejabat lain yang turut bergeser posisi maupun promosi. Rotasi ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 821/3378/BKD-2025. Berikut daftar lengkap pejabat yang dilantik:
Dr. Era Sukma Munaf, ST, MM – dari Kepala BMCKTR Sumbar menjadi Kepala BPBD Sumbar.
Adib Alfikri, SE, M.Si – dari Kepala PTSP Sumbar menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar.
Drs. Luhur Budianda, SE, M.Si – dari Kepala Dinas Pariwisata Sumbar menjadi Kepala Dinas PTSP Sumbar.
dr. Lila Yanuar, MARS – dari Kepala Dinas Kesehatan Sumbar menjadi Kepala Dinas Pariwisata Sumbar.
Ir. Nizam Ul Muluk, M.Si – dari Kepala Disnakertrans Sumbar menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM.
Drs. Maifrizon, M.Si – dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar menjadi Sekretaris DPRD Sumbar.
Febrina Tri Susila Putri, SP, K.Si – dari Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar menjadi Kepala Balitbangda Sumbar.
dr. Aklima, MPH – dari Direktur Utama RSJ Prof. Dr. HB Saanin menjadi Kepala Dinas Kesehatan Sumbar.
Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si – dari Staf Ahli Pemko Padang menjadi Kepala Dinas Pendidikan Sumbar.
Ir. Afiniwirman – dari Kepala DLH Kabupaten Agam menjadi Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar.
Drs. Barlius, MM – dari Kepala Dinas Pendidikan Sumbar menjadi Kepala BPSDM Sumbar.
Mursalim, AP, M.Si – dari Kepala Biro Adpim Setdaprov menjadi Kepala Badan Kesbangpol Sumbar.
Dr. Rudy Rinaldy, MT – dari Kepala BPBD Sumbar menjadi Kepala Dinas Kominfotik Sumbar.
Firdaus Firman, S.IP, ME – dari Kepala Kominfo Kabupaten Solok Selatan menjadi Kepala Disnakertrans Sumbar.
Jabatan yang Masih Kosong
Meski sudah dilakukan perombakan, Mahyeldi mengakui masih ada jabatan eselon II yang kosong, seperti Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar.
“Posisi itu akan kita isi dengan sistem job fit dan seleksi terbuka sesuai aturan. Kita ingin pejabat yang menduduki kursi strategis adalah mereka yang benar-benar tepat, profesional, dan siap bekerja untuk masyarakat,” jelas Mahyeldi.
Pesan Tegas untuk Para Pejabat Baru
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan agar para pejabat yang baru dilantik tidak sekadar menempati posisi, melainkan segera bekerja, memahami tugas pokok dan fungsi, serta melanjutkan program-program positif yang sudah berjalan.
“Setiap program baik jangan diputus. Justru harus dirawat, dikembangkan, dan diperkuat. Jangan sampai kinerja OPD menurun setelah pergantian pejabat,” ujarnya.
Mahyeldi juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar penghargaan. “Masyarakat menunggu kerja nyata. Kita harus hadir dengan program yang memberi manfaat,” tambahnya.
Tantangan Era Sukma Munaf di BPBD
Bagi Era Sukma Munaf, amanah baru ini bukanlah pekerjaan ringan. Data BNPB menunjukkan bahwa Sumbar termasuk daerah dengan tingkat ancaman bencana alam paling tinggi di Indonesia. Hampir seluruh kabupaten/kota memiliki potensi bencana, mulai dari gempa tektonik, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api.
Pengalaman Era di bidang infrastruktur diharapkan dapat memberikan pendekatan berbeda, khususnya dalam memperkuat mitigasi struktural dan penataan ruang berbasis kebencanaan.
“Sumbar butuh BPBD yang lebih proaktif, cepat tanggap, dan mampu bersinergi dengan TNI, Polri, Basarnas, relawan, hingga komunitas masyarakat. Dengan kepemimpinan baru, kita berharap koordinasi semakin solid,” ujar Mahyeldi menutup sambutan.
Harapan Publik
Pengamat kebijakan publik menilai, penunjukan Era Sukma Munaf sebagai Kepala BPBD Sumbar merupakan langkah strategis. Dengan latar belakang teknokrat dan birokrat, ia dianggap mampu menjembatani kebijakan teknis dan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Masyarakat pun berharap agar BPBD Sumbar semakin gesit, tidak hanya dalam penanganan darurat, tetapi juga pada upaya pencegahan dan edukasi kebencanaan.
Tim
