Kaur;https//Indonewstv.co.id -
H. Lismidianto, S.H.,M.H & forkompinda ikuti daring roadshow kementerian koordinasi bidang pembangunan manusia & kebudayaan republik indonesia bersama forkompinda provinsi terkait percepatan penurunan stunting & penghapusan kemiskinan ekstrim yang ada dibumi raflesia kebanggaan provinsi bengkulu.
Acara tersebut dipimpin langsung oleh menko pmk republik indonesia, Prof. Dr. Muhadjir, M.A.P, yang diikuti oleh wakil gunernur, bupati, & walikota se-provinsi bengkulu, senin;
(20/02/2023)
Kegiatan roadshow ini diikuti secara daring oleh H. Lismidianto, S.H.,M.H bersama forkompinda ujung selatan bumi se'ase se'ijean yang didampingi sekretaris daerah asisten 1, kapolres, pengadilan negeri, ketua DPRD, kepala OPD, kementerian agama, kabag terkait yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting bertempat diaula lantai lll sekretariat padang kempas kabupaten kaur.
Dalam kesempatan ini bupati kaur mengungkapkan, walaupun fasilitas & peralatan yang dimiliki sangat minim/terbatas, berbekal semangat yang tinggi & kerja keras antar instansi yang ada, saya yakin & percaya kita pasti mampu serta tidak akan kalah dengan daerah lain yang ada diprovinsi bengkulu.
Sehubungan masalah yang dihadapi, bupati meminta kepada pihak kementerian-kementerian terkait agar bisa membantu & memberikan berbagai peralatan medis untuk menunjang proses pencegahan terhadap gejala stunting dimasyarakat dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting yang diujung selatan bumi se'ase se'ijean kabupaten kaur.
Terkait kemiskinan ekstrim, bupati mempertanyakan terkait data yang menunjukan bahwa kabupaten kaur memiliki angka kemiskinan ekstrim yang cukup tinggi, oleh sebab itu bupati menegaskan angka tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang ada, maka dari itu bupati meminta data tersebut perlu pembuktian & perbaikan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan ujar orang nomor satu dibumi se'ase se'ijean H. Lismidianto, S.H.,M.H.
Menanggapi apa yang disampaikan bupati kaur, menko PMK Ri meminta kepada gubernur & bupati serta walikota yang ada provinsi bengkulu agar segera mengusulkan semua kebutuhan yang diperlukan dalam mendukung percepatan penurunan stunting secara nasional, khususnya provinsi bengkulu.
Selain itu terus melakukan koordinasi & komunikasi kepada kementerian-kementerian terkait hal apa saja yang diperlukan untuk menghapus atau menangani terkait kemiskinan ekstrim didaerah masing-masing terutama dalam hal rumah-rumah tidak layak huni sehingga diprovinsi bengkulu tidak terdapat lagi dalam kategori rumah tidak layak huni.
Menko PMK republik indonesia juga menambahkan, dalam menangani masalah stunting & kemiskinan ekstrim, setiap pemerintah daerah tidak perlu segan untuk melibatkan pihak universitas yang ada diprovinsi bengkulu ujar, Prof.Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P.
""( Samsudin )"'
